KESEHATAN IBU ANAK - PENALAHATI NUSANTARA tak pernah melepaskan diri dari upaya untuk mengintervensi tingginya angka kematian ibu anak di Indonesia termasuk di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tulisan ini merupakan sebentuk refleksi tentang kenyataan tingginya angka kematian ibu anak di NTT. Selamat membaca!!
Angin dingin bertiup kencang saat saya sampai di Atambua, ibukota Kabupaten Belu yang terletak di perbatasan Republik Indonesia dan Timor Leste ini. Berbeda dengan saat kunjungan saya pada bulan Februari lalu, sengatan matahari dan panas cuaca tidak terasakan. Terasa nyaman, mestinya.
Angin dingin bertiup kencang saat saya sampai di Atambua, ibukota Kabupaten Belu yang terletak di perbatasan Republik Indonesia dan Timor Leste ini. Berbeda dengan saat kunjungan saya pada bulan Februari lalu, sengatan matahari dan panas cuaca tidak terasakan. Terasa nyaman, mestinya.
Sayang, ada yang mengganggu pikiran saya saat bertemu dengan seorang kawan yang beraktivitas di program-program kesehatan ibu dan anak. Bagaimana tidak, setelah saling bertukar kabar, kawan saya menceritakan jumlah kematian ibu sampai pertengahan tahun ini. “Sampai bulan Juni ini sudah ada 14 ibu yang meninggal dunia saat persalinan,”ceritanya dengan suara sedih.
Saya terperanjat. Angka ini sungguh mengagetkan di tengah upaya untuk menekan angka kematian ibu. Bagaimana tidak, kalau merujuk pada jumlah di tahun-tahun sebelumnya: pada 2008 ada 10 kasus kematian ibu, 2009 naik menjadi 19 kasus, dan sekarang, baru sampai pertengahan tahun sudah 14 ibu yang meninggal dunia. Lantas, bagaimana di akhir tahun nanti?
Bisa dipastikan akan terjadi peningkatan. Bagaimana mungkin di tengah jargon Revolusi KIA (Kesehatan Ibu Anak) yang sedang dipromosikan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terjadi kenaikan kasus kematian di Kabupaten Belu?
Kawan tadi terus bercerita. Menurutnya, semua kasus kematian di tahun 2010 ini terjadi akibat persalinan di rumah dan ditolong oleh dukun beranak. “Semuanya karena kasus perdarahan. Keluarga terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk ke rumah sakit dan terlambat mendapatkan pertolongan bidan,”ujarnya.
Terlambat mengambil keputusan, karena ibu yang akan melakukan persalinan tidak punya hak untuk mengambil keputusan sendiri. Saat komplikasi terjadi, pihak keluarga tidak langsung membawa ibu hamil ke bidan, puskesmas atau rumah sakit terdekat.
Mereka harus menunggu orang yang dituakan, biasanya mertua lelaki, untuk memutuskan kemana sang ibu akan dibawa. Dan, sialnya, sang mertua memutuskan untuk dibawa ke dukun. Alasannya sangat sederhana, “Dari dulu urusan beranak memang diurus dukun. Kau pun (pada sang ibu hamil dan suaminya) lahir dengan bantuan dukun.”
Saya terdiam mendengar cerita itu. Apalagi setelah mendengar lanjutannya, keputusan itu berakibat fatal. Dukun tidak mampu mengatasi komplikasi perdarahan yang terjadi, hanya sibuk berteriak-teriak menyuruh sang ibu mengejan untuk mendorong bayi keluar. Dan, itu berlangsung selama tiga hari, sampai sang ibu kehabisan tenaga dan darah. Tak kuat lagi, dan meregang nyawa di bawah tatapan mata dukun yang tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bayi yang dikandung juga tidak tertolong, pergi bersama sang bunda. Keluarga dan mertua kemudian hanya menyatakan, bahwa ini adalah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.
Saya geram mendengarnya. Pertama, bagaimana mungkin di jaman yang serba maju seperti ini masyarakat kita masih menyerahkan urusan persalinan pada dukun? Seperti bangsa primitif saja! Yang kedua, bagaimana mungkin urusan kematian akibat pengambilan keputusan yang keliru kemudian diserahkan menjadi tanggung jawab Tuhan?
Saya yakin, Tuhan pun akan geram mendengar kehidupan yang dianugrahkan-Nya disia-siakan begitu saja dan kemudian Ia dianggap bertanggung jawab.
Terlambat merujuk ke rumah sakit juga penyebab kematian lainnya. Menurut seorang kawan lain, yang berprofesi sebagai dokter, jika perdarahan terjadi, maka waktu ibu untuk bertahan hanyalah dua jam saja. Lewat dari itu, bisa dipastikan sang ibu akan meninggal dunia. Keterlambatan pada kasus kematian ibu yang ada terjadi karena sang ibu dan keluarganya tak punya uang untuk biaya transportasi. Sialnya, tak ada seorang pun yang memberi bantuan.
Padahal, di desa dimana ibu itu meninggal, ada banyak orang yang memiliki mobil yang bisa dipinjamkan untuk mengantar sang ibu. “Pada bayi lebih singkat lagi. Jika seorang bayi lahir dan tidak menangis dalam waktu 8 menit, maka bisa dipastikan nyawanya tidak akan tertolong lagi,”ujar kawan saya yang dokter itu.
Saya semakin geram ketika mendengar kasus kematian lainnya. Seorang ibu, dari pemeriksaan sebelumnya sudah ketahuan memiliki risiko tinggi dan bakal mengalami komplikasi saat bersalin. Tapi, ketika waktunya hampir tiba, bidan di desa justru meninggalkan tempat kerja karena harus menghadiri pesta di kampung keluarganya yang jauh dari tempatnya bertugas.
Selama lima hari dia mengurus pesta, dan ketika kembali sang ibu (bersama bayinya) telah meninggal dunia karena saat mengalami masalah saat persalinan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan karena bidan tidak di tempat. Wah, ini benar-benar tidak bisa ditolerir. Kematian terjadi karena tenaga penolong sedang mengurus pesta? Oh, my god!
Kawan saya rupanya tidak juga berhenti mengumbar horor. Dia menceritakan hal lainnya. Menurutnya, ada kematian lain namun ditutup-tutupi oleh keluarga dan pihak-pihak berwenang. Yakni, kasus kematian seorang gadis muda di rumah tengah kebun.
“Gadis itu hamil di luar nikah. Keluarganya malu, lantas ia diasingkan di pondok yang berada di tengah kebun, jauh dari kampung keluarganya. Saat tiba waktu persalinan, tidak ada seorang pun di dekatnya.” Gadis itu ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadan tidak bernyawa dalam genangan darah. Aduh, saya tak habis pikir. Beginikah masyarakatku, karena urusan malu lantas bertindak seperti binatang? Saya memejamkan mata dan merasakan nyeri yang teramat sangat di hati saya.
Lantas, dimana negara dan aparatnya yang harusnya diberi wewenang untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warganya? Bagaimana mungkin masyarakat menghadapi kematian seolah-olah sendirian tanpa ada aparat yang membantu mereka, sehingga jumlah kasus kematian terus naik dari tahun ke tahun?
Saya tak hendak berhenti bertanya. Jawaban yang saya temukan kemudian adalah jawaban klasik. Pemerintah ada dan sudah mencoba mengatasi persoalan yang ada, tapi anggaran yang tersedia tidak memadai sehingga upaya yang mereka lakukan tidak maksimal. Benarkah ketiadaan dana sebagai persoalan utamanya?
Saya tidak mau menyerah dan mencoba mencari informasi dari beberapa “orang dalam” pemerintahan. Hasil yang saya dapatkan sungguh mengagetkan. Bukan dana tidak ada, tapi alokasi anggarannyalah yang bermasalah.
Berdasarkan data-data anggaran tahun 2009 (tentu saja saya dapatkan dengan cara tidak resmi), tersedia anggaran 130,9 milyar rupiah. Jumlah anggaran tersebut berasal dari pemerintah (Rp72,5 milyar) dan non-pemerintah (Rp58,4 milyar).
Dari jumlah dana sebesar itu, hanya Rp20,9 milyar yang dialokasikan untuk program kesehatan masyarakat. Lainnya untuk anggaran investasi seperti bangunan dan alat sebesar Rp18,4 milyar, operasional (gaji, obat, non-medik, perjalanan dinas, akomodasi, telepon, listrik, air, dan biaya operasional lain) sebesar Rp110,1 milyar, lainnya untuk pemeliharaan sebesar Rp2,4 milyar.
Dari dana Program Kesehatan Masyarakat yang sebesar Rp20,9 milyar tadi, yang dialokasikan untuk Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) hanya sebesar Rp1.727.921.450. Dari dana sebesar itu, yang dana yang diperuntukkan untuk kegiatan langsung ke masyarakat hanya sebesar Rp2.004.000 setahun!
Hanya 0,12% saja! Lainnya, untuk program tidak langsung. Mau tahu apa yang disebut dengan program tidak langsung? Yaitu: Manajerial dan koordinasi (1,3 milyar), pendidikan dan pelatihan personil (258 juta), monitoring dan pelaporan (17 juta), evaluasi (26 juta) dan pengadaan-pemeliharaan infrastruktruktur serta alat non medis (85 juta)
Wah, saya langsung tidak bisa menerima pernyataan bahwa tidak ada anggaran untuk program kesehatan. Bayangkan, anggaran Rp130,9 milyar harusnya cukup memadai untuk mengatasi persoalan kesehatan di satu kabupaten dengan jumlah penduduk 384.182 orang.
Dana ada, tapi nyatanya tidak berpihak pada kaum ibu, bayi dan anak balita. Padahal, biaya persalinan satu orang ibu rata-rata hanyalah Rp 500.000. Untuk menyelamatkan 14 orang ibu yang meninggal sampai bulan Juni, berarti hanya dibutuhkan biaya tujuh juta rupiah saja! Tapi, pilihan itu tidak diambil oleh para pemegang kekuasaan.
Mereka lebih mementingkan urusan gaji, manajerial, operasional, bangunan, dan lainnya yang tidak bisa menyelamatkan kematian ibu. Pantas, kematian sunyi para ibu dan bayi terus terjadi. Pantas, kasus kematian terus saja meningkat setiap tahunnya. Pantas saja, angin dingin Belu di bulan Juli ini tak mampu membuat nyaman hati saya!
DICKY LOPULALAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar